Aktivitas Publik Terdampak Aksi Buruh di Pusat Kota

15 Jan 2026 - Aktivitas lalu lintas dan publik di sekitar Senayan, Jakarta Pusat, sempat terdampak dengan berkumpulnya massa aksi buruh di depan Gedung DPR RI. Aksi yang dipimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh ini merupakan rangkaian protes ketiga sejak akhir 2025 terkait kebijakan pengupahan tahun 2026.

Massa buruh mulai memadati lokasi pada pukul 10.55 WIB. Pantauan di lapangan memperkirakan jumlah peserta berkisar antara 500 hingga 1.000 orang. Sebanyak 685 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kepolisian telah mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut dan menggunakan jalur alternatif guna mengantisipasi kemacetan.

Aksi ini menyuarakan empat tuntutan utama. Pertama, revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta atau 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kedua, meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan Surat Keputusan terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di 19 daerah sesuai rekomendasi bupati dan wali kota. Tuntutan ketiga dan keempat adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru dan menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

Hingga sore hari, aksi berlangsung kondusif. Massa rencananya akan bergerak dari Gedung DPR RI menuju Kementerian Ketenagakerjaan sebagai titik akhir unjuk rasa. Polisi menyatakan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan memastikan arus lalu lintas tetap berjalan dengan pengaturan situasional.