Editorial Media Indonesia Desak Reformasi Sistem untuk Akhiri Biaya Politik Tinggi

21 Jan 2026 - Editorial surat kabar Media Indonesia pada edisi perdana tahun ini menyerukan reformasi sistemik yang mendesak untuk mengakhiri praktik biaya politik tinggi di Indonesia. Seruan ini menekankan bahwa demokrasi sejati harus mencakup keadilan sosial dan ekonomi, bukan sekadar kebebasan politik.

Tulisan editorial tersebut menyoroti bahwa meski pertumbuhan ekonomi tercatat positif pada 2025, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Ketimpangan kesejahteraan, ketidakadilan akses pelayanan publik, dan fenomena pemutusan hubungan kerja massal menjadi bukti bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Konteks ini diperkuat oleh berbagai analisis yang mengaitkan biaya politik tinggi dengan maraknya korupsi, terutama di tingkat kepala daerah. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zaenur Rohman, menjelaskan bahwa kebutuhan mengembalikan modal politik yang besar sering menjadi pendorong perilaku koruptif.

Isu biaya politik tinggi ini semakin relevan dengan menguatnya wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejumlah partai politik dan pejabat pemerintah mengusulkan perubahan ini dengan dalih efisiensi anggaran dan pengawasan politik uang yang lebih mudah. Namun, koalisi masyarakat sipil dan organisasi pengawas demokrasi seperti Perludem menolak keras wacana tersebut. Mereka menilai pengalihan hak pilih rakyat ke DPRD merupakan kemunduran demokrasi, berpotensi memusatkan transaksi politik di ruang tertutup, serta mengancam prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangan terbaru, Komisi II DPR menyatakan belum memulai pembahasan formal mengenai revisi undang-undang terkait sistem pilkada. Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menyebut pihaknya masih terbuka terhadap berbagai masukan dari publik. Sementara itu, diskusi publik terus berlanjut dengan fokus pada pencarian solusi substantif, termasuk reformasi sistem kepartaian, redesain sistem pengawasan yang independen, serta penjaminan pendanaan kampanye yang lebih transparan dan ditanggung negara.