Implementasi Kurikulum Merdeka Menghadapi Kesenjangan Sarana Digital Di Daerah Pelosok

14 Januari 2026 - Implementasi penuh Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan pada tahun ini menghadapi tantangan nyata akibat kesenjangan sarana digital di wilayah terpencil. Fokus kurikulum pada pembelajaran berbasis teknologi dan penguatan literasi digital terganjal oleh akses internet yang belum merata, infrastruktur yang terbatas, serta rendahnya kompetensi digital sejumlah guru.

Secara nasional, jaringan internet telah menjangkau sekitar 97 persen wilayah berpenduduk, namun kualitas layanan di daerah terpencil masih jauh tertinggal. Rata-rata kecepatan internet nasional sekitar 45 Mbps—di bawah standar rata-rata Asia Tenggara—dan cakupan jaringan 5G masih di bawah 10 persen. Data dari Teachers College, Columbia University, memperlihatkan bahwa sekitar 104.000 sekolah di Indonesia masih belum terhubung ke internet. Kondisi ini membuat sejumlah sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) kesulitan mengakses platform digital utama pendukung Kurikulum Merdeka, seperti Platform Merdeka Mengajar.

Di sisi lain, kesiapan guru dalam literasi digital menjadi kendala krusial. Sebuah studi terhadap guru SMP di Jawa Timur menemukan bahwa dimensi literasi digital guru mencatat skor terendah dibanding aspek lain dalam kesiapan kurikulum, dengan indikator penggunaan rutin platform digital seperti Google Classroom berada pada level 4.23 dari skala 5. Tantangan ini diperparah oleh distribusi guru berkualitas yang belum merata dan hambatan geografis yang ekstrem di berbagai daerah. Akibatnya, penerapan pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan berpusat pada siswa yang menjadi esensi Kurikulum Merdeka seringkali tidak optimal dan cenderung kembali ke metode konvensional yang berpusat pada guru.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan prioritas pemerataan akses internet untuk pendidikan, dengan target meningkatkan kecepatan rata-rata menjadi 100 Mbps dalam tiga tahun ke depan. Upaya pendampingan oleh sekolah penggerak dan peningkatan peran pemerintah daerah juga terus digalakkan untuk membantu adaptasi sekolah di wilayah terpencil. Sejalan dengan itu, penyempurnaan infrastruktur pendukung seperti pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan pengayaan konten Platform Merdeka Mengajar diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital pendidikan.