Pemerintah Dorong Adopsi AI untuk Transformasi Sektor Publik

7 Feb 2026 - Pemerintah Indonesia melalui sejumlah kementerian dan inisiatif terkini mendorong adopsi kecerdasan buatan (AI) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan transformasi sektor publik. Teknologi ini diharapkan dapat membawa kebijakan yang lebih presisi, efisien, dan adaptif.

Dorongan ini diwujudkan dalam beberapa kebijakan dan pilot project yang sudah dirancang. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menyoroti potensi Agentic AI—sistem AI yang dapat mengambil keputusan otonom dalam batasan tertentu—untuk membantu merumuskan kebijakan publik berbasis data yang lebih akurat. Di sisi implementasi, pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis AI telah dimulai di Banyuwangi pada 2025 dan ditargetkan untuk diluncurkan secara nasional pada tahun ini. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penargetan penerima dengan menggunakan verifikasi biometrik dan analisis data terintegrasi, yang berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.

Pemerintah menyadari bahwa upaya transformasi ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Laporan Government AI Readiness Index 2024 oleh Oxford Insights menunjukkan bahwa meski Indonesia memiliki visi yang kuat (skor 100 untuk visi AI), kesiapan infrastruktur penunjang AI (skor 42,71) dan kematangan industri teknologi AI dalam negeri (skor 26,57) masih relatif rendah. Selain itu, laporan Dale Carnegie mengungkap kesenjangan persepsi dalam adopsi AI di organisasi; 54,2% pimpinan menganggap integrasi AI efektif, namun hanya 11,2% staf yang setuju. Tantangan lain mencakup kebutuhan talenta digital AI tingkat lanjut yang masih besar, kesiapan data, serta regulasi khusus AI yang belum komprehensif.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat eksekusi transformasi digital dengan fokus pada dampak nyata bagi masyarakat pada 2026. Beberapa prioritas mencakup pengembangan talenta digital di bidang AI, perluasan infrastruktur konektivitas, serta penyiapan kerangka etika dan regulasi untuk memastikan AI dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Untuk mengatasi tantangan kompleks ini, pemerintah mendorong model kolaborasi ekosistem yang melibatkan industri, akademisi, dan komunitas.