Siswa SD di NTT Bunuh Diri Akibat Beban Uang Sekolah

Seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, diduga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri pada Kamis, 29 Januari 2026. Peristiwa tragis ini diduga dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah berupa buku tulis dan pena senilai kurang dari Rp10.000, serta beban biaya komite sekolah.

Korban, yang berinisial YBR, merupakan siswa kelas IV di salah satu SD negeri di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Berdasarkan keterangan keluarga dan pihak berwenang, korban sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli alat tulis tersebut pada malam sebelum kejadian. Namun, ibu korban yang merupakan janda dan menafkahi lima anak tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Korban ditemukan tewas gantung diri di kebun milik neneknya, tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Polres Ngada telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hasil visum dan penyelidikan sementara mengarah pada dugaan bunuh diri. Kepala Polres Ngada menyatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada temuan di lokasi serta keterangan yang diperoleh.

Selain masalah alat tulis, keluarga korban juga menghadapi beban biaya komite sekolah sebesar Rp1,22 juta per tahun, meskipun sekolah berstatus negeri. Pembayaran dilakukan secara dicicil, dan keluarga korban baru melunasi Rp500.000 untuk semester pertama, sehingga masih terdapat tunggakan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa siswa, termasuk korban, sempat ditagih berulang kali terkait biaya tersebut.

Kasus ini menarik perhatian berbagai pihak. Kementerian Sosial melalui Sentra Efata Kupang memberikan santunan dan bantuan senilai total Rp9 juta kepada keluarga korban. Pemerintah Provinsi NTT menyatakan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Gubernur NTT menegaskan perlunya evaluasi sistem pendidikan dan bantuan sosial agar tidak terjadi kasus serupa.

Hingga 6 Februari 2026, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan kronologi lengkap dan faktor-faktor pendukung lainnya. Pihak sekolah dan dinas terkait diminta memberikan keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pungutan biaya di sekolah negeri. Kasus ini juga memicu diskusi mengenai akses pendidikan dasar yang seharusnya bebas biaya sesuai amanat undang-undang.