Indonesia Siap Kirim 5.000–8.000 Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza

11 Feb 2026 - Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirim kontingen militer sebanyak 5.000 hingga 8.000 personel sebagai bagian dari pasukan perdamaian internasional untuk Gaza di bawah payung rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan kesiapan ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang secara terbuka berkomitmen untuk menyumbangkan pasukan dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) yang diusulkan dalam rencana Trump. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat estimasi dan menunggu arahan final terkait mandat dan kebutuhan di lapangan.

Rencana pengiriman pasukan ini merupakan tindak lanjut dari keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota pendiri 'Dewan Perdamaian' (Board of Peace) bentukan Trump yang ditandatangani pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Presiden Prabowo sebelumnya pernah menyatakan kesediaan Indonesia mengirim hingga 20.000 pasukan perdamaian untuk Gaza di forum PBB pada September 2025. KSAD Maruli menjelaskan bahwa pasukan yang disiapkan difokuskan pada peran kemanusiaan dan rekayasa, seperti unit kesehatan dan teknik, bukan sebagai pasukan tempur. Penyiapan personel telah dimulai, dengan mempertimbangkan pengalaman mereka dalam misi kemanusiaan dan operasi di zona konflik sebelumnya.

Di tingkat internasional, laporan dari penyiar publik Israel, KAN, menyebutkan bahwa sebuah lokasi di Gaza selatan, antara Rafah dan Khan Younis, telah disiapkan untuk menampung pasukan Indonesia. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penempatan pasukan masih menunggu kesepakatan dalam Dewan Perdamaian, yang rencananya akan menggelar pertemuan perdana di Washington pada 19 Februari 2026.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam upaya perdamaian di Gaza masih dalam pertimbangan matang dan belum ada keputusan final. Pemerintah menekankan bahwa kontribusi apa pun harus memiliki mandat yang jelas, mengutamakan perlindungan warga sipil, dan konsisten dengan prinsip perdamaian Indonesia, serta tidak melibatkan diri dalam agenda pelucutan senjata. Presiden Prabowo dilaporkan telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian di Washington pekan depan.