Kebun Sawit di Zona Resapan Air Ciamis Viral, Publik Tuntut Penjelasan

20 Jan 2026 - Sebuah video yang menunjukkan kebun kelapa sawit di kawasan yang diduga merupakan zona resapan air di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, viral di media sosial dan memicu tuntutan penjelasan publik kepada pemerintah. Video tersebut secara khusus mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Reaksi Publik dan Latar Belakang Petani
Video berdurasi 47 detik yang diunggah di platform TikTok itu dengan cepat mendapat sorotan dan reaksi beragam. Sebagian warganet menilai keberadaan sawit di area tersebut berpotensi menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan mendesak penertiban. Namun, sejumlah pihak lain mengingatkan agar publik tidak gegabah menyimpulkan sebelum ada kejelasan status tata ruang dan legalitas lahan dari otoritas terkait. Di balik kontroversi ini, penanaman sawit di Ciamis muncul sebagai strategi bertahan hidup sejumlah petani. Di tengah penurunan kesuburan tanah dan produktivitas lahan, petani di wilayah seperti Tambaksari dan Sukadana mulai beralih ke sawit yang dianggap lebih tahan banting dibandingkan padi atau tanaman kebun lainnya. Sawit di sini ditanam dalam petak-petak kecil, bukan dalam skala perkebunan industri besar.

Kebijakan dan Penjelasan Pemerintah
Fenomena ini terjadi dalam konteks kebijakan larangan penanaman baru kelapa sawit di seluruh Jawa Barat yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam dan mendorong alih komoditas secara bertahap. Namun, penyebaran sawit di Ciamis diduga berjalan melalui jalur informal. Sekretaris Desa Karangpaningal menyatakan pemerintah desa tidak pernah menerima koordinasi atau pemberitahuan resmi mengenai penanaman sawit oleh warga. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul distribusi bibit dan dukungan produksi bagi petani.

Kondisi Terkini dan Respons Otoritas
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun instansi terkait di tingkat provinsi belum memberikan klarifikasi resmi mengenai status kebun sawit di Desa Sukasari tersebut. Penjelasan yang ditunggu-tunggu mencakup fungsi kawasan, kesesuaiannya dengan rencana tata ruang, serta legalitas penanamannya. Tanpa kejelasan data dan sikap resmi dari pemerintah, polemik ini diperkirakan akan terus berlanjut di ruang publik.