KPK Dalami Dugaan Jual-Beli Jabatan Bupati Pati Sudewo, Bukti Baru Mencuat

21 Jan 2026 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dan menahan Bupati Pati, Sudewo, bersama tiga kepala desa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa. Keempat tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 20 Januari hingga 8 Februari 2026.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati pada 19 Januari 2026. Dalam konferensi pers, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan modus operandi yang diduga. Bupati Sudewo (SDW) menetapkan tarif awal untuk posisi perangkat desa sebesar Rp125 juta hingga Rp150 juta. Atas arahan Sudewo, dua kepala desa tersangka, Abdul Suyono (YON) dan Sumarjiono (JION), kemudian menaikkan tarif menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta per calon. Uang yang terkumpul diduga diserahkan kepada Sudewo. Hingga 18 Januari 2026, dana yang berhasil dikumpulkan dari delapan kepala desa di Kecamatan Jaken tercatat mencapai sekitar Rp2,6 miliar, yang juga telah disita oleh penyidik KPK.

Selain ketiga kepala desa tersebut, KPK juga menetapkan Karjan (JAN), Kepala Desa Sukorukun, sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai pengepul uang. KPK mengapresiasi dukungan warga Pati serta peran Polres Kudus dan Rembang dalam memfasilitasi pemeriksaan awal. Dalam operasinya, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain untuk dimintai keterangan, termasuk dua camat dan calon perangkat desa.

Perkembangan terbaru, KPK menyatakan bahwa kasus ini masih berpotensi meluas. Dari total 21 kecamatan di Kabupaten Pati, praktik yang terungkap saat ini baru di satu kecamatan. KPK secara resmi juga mengumumkan bahwa Bupati Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka terpisah dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.