KPK Kembali Periksa Mantan Dirjen DJKA Terkait Kasus Suap Sudewo

21 Jan 2026 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Penetapan ini dilakukan bersamaan dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di wilayahnya. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kedua perkara akan digabungkan dalam satu proses persidangan untuk efisiensi penegakan hukum.

KPK menyatakan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pemerasan jabatan desa yang menjerat Sudewo pada Senin (19/1) menjadi pintu masuk untuk mendalami kasus DJKA. Dalam kasus suap proyek perkeretaapian ini, Sudewo diduga menerima aliran dana commitment fee saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024. Dugaan keterlibatannya telah muncul dalam persidangan terdakwa lain di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023, di mana jaksa menunjukkan barang bukti foto uang tunai yang disita dari rumah Sudewo. Namun, Sudewo membantah menerima suap dan menyatakan uang yang disita merupakan pendapatan sah dari masa jabatannya di DPR.

Kasus DJKA sendiri mulai terungkap sejak OTT pada April 2023 dan telah menjerat setidaknya 20 tersangka individu serta dua korporasi. Proyek yang diduga dikorupsi mencakup pembangunan jalur ganda kereta api di Solo, proyek di Makassar, serta pekerjaan di Lampegan, Cianjur. Sementara untuk kasus pemerasan di Pati, KPK mengamankan barang bukti uang senilai Rp 2,6 miliar yang diduga dikumpulkan dari calon perangkat desa dengan tarif yang telah dimark-up. Menanggapi penetapan tersangka, Sudewo membantah keras dan menyatakan dirinya "dikorbankan". Saat ini, KPK telah meningkatkan status perkara DJKA ke tahap penyidikan dan akan menggabungkannya dengan kasus pemerasan untuk proses persidangan yang terpadu.