Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Musim Hujan Kali Ini

16 Jan 2026 - Serangkaian langkah antisipasi dan mitigasi telah diintensifkan oleh pemerintah pusat dan daerah menghadapi periode puncak musim hujan yang diprediksi masih berlanjut hingga awal tahun 2026. Sejak akhir 2025, pemerintah menggelar berbagai rapat koordinasi nasional untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi basah yang meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, dan dampak tidak langsung siklon tropis.

Skenario dan Situasi Terkini

Berdasarkan prakiraan BMKG, wilayah seperti Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra bagian selatan, Kalimantan, serta Papua bagian selatan berpotensi mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada Januari hingga Maret 2026. Ketinggian muka air laut yang hangat di perairan Indonesia juga menyediakan suplai uap air signifikan yang mendukung pembentukan awan hujan.
Situasi hingga pertengahan Januari 2026 menunjukkan realitas ancaman tersebut, dengan berbagai kejadian yang tercatat di sejumlah wilayah:

· Tanah Longsor: Terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
· Banjir: Melanda wilayah seperti Kabupaten Jember (Jawa Timur), Lombok Barat (NTB), dan Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara).
· Angin Puting Beliung: Dijumpai di Kabupaten Situbondo (Jawa Timur) dan Konawe Utara (Sulawesi Tenggara).

Strategi Mitigasi Terpadu

Upaya mitigasi difokuskan pada tiga pilar utama:

· Peringatan Dini dan Koordinasi: BMKG secara aktif mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem dan meminta pemerintah daerah menjadikan informasi ini sebagai dasar pengambilan keputusan. BNPB bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri terus melakukan penanganan darurat, pendampingan, serta koordinasi lintas sektor di wilayah terdampak.
· Infrastruktur dan Perbaikan Lingkungan: Pemerintah daerah berfokus pada penanganan banjir, seperti yang dilakukan Dinas PUPR Kota Tangerang dengan program normalisasi sungai, pembangunan tandon air, dan pusat pengendalian banjir. Di Bantul, Yogyakarta, pembangunan infrastruktur pengendali banjir (groundsill) di Sungai Progo telah dimulai sejak akhir 2025.
· Kesiapsiagaan Masyarakat: Imbauan terus disampaikan kepada publik untuk memantau informasi cuaca resmi, menjaga kebersihan saluran air, menyiapkan kebutuhan darurat, serta meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rawan banjir dan longsor.

Pengembangan Kapasitas Jangka Panjang

Di tingkat pusat, upaya mencakup penguatan kewenangan dan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar lebih cepat dalam mengeksekusi penanganan. Sinergi antardaerah juga digalakkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan pasca-bencana. Secara umum, kondisi iklim Indonesia sepanjang 2026 diprakirakan bersifat normal, namun periode awal tahun tetap memerlukan kewaspadaan ekstra terhadap fenomena hidrometeorologi ekstrem.