Update Terbaru Kasus Korupsi yang Menjerat Pejabat Publik dan Langkah Kejaksaan

19 Jan 2026 - Pemeriksaan kembali terhadap mantan Menteri ESDM Sudirman Said oleh Kejaksaan Agung pada hari ini menandai masih bergulirnya sejumlah penyidikan dugaan korupsi terhadap pejabat publik. Pemeriksaan atas statusnya sebagai saksi untuk kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ini merupakan yang kedua kalinya setelah Desember 2025 lalu.

Selain di tingkat pusat, pengembangan kasus juga dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi di daerah. Kejati DKI Jakarta telah menetapkan empat tersangka baru pada pekan lalu terkait dugaan korupsi pembiayaan ekspor di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2011-2023 yang diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp919 miliar. Dua dari tersangka telah ditahan, sementara penyidik juga telah menyita aset senilai Rp566 miliar sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Sementara itu, di tingkat lokal, Kejari Kebumen tengah mengusut dugaan korupsi dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di sebuah perguruan tinggi yang diduga berlangsung sejak 2022.

Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil mendesak respons konkret atas laporan yang mereka ajukan. Himpunan Aktivis Milenial Indonesia mendesak Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi berupa fasilitas kendaraan mewah yang diterima seorang Staf Ahli di Kementerian Keuangan. Mereka mendesak agar kasus tersebut segera ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terlapor dilakukan secara transparan.

Secara strategis, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen menegaskan fokus pada pencegahan, terutama menyoroti lonjakan kasus korupsi dana desa dari 187 kasus pada 2023 menjadi 535 kasus pada 2025. Optimalisasi program Jaksa Garda Desa dengan sistem pemantauan terintegrasi menjadi salah satu langkah yang terus didorong untuk memperkuat tata kelola keuangan di tingkat desa.