Kemenhaj Bekali Petugas Haji Agar Lebih Profesional Dan Berintegritas Tinggi

14 Januari 2026 - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) intensif bagi 1.636 calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 2026. Program yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, sejak 10 hingga 30 Januari ini dirancang dengan pendekatan semi militer untuk mencetak petugas yang profesional, tangguh, dan berintegritas tinggi dalam melayani jemaah.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan diklat komprehensif ini bertujuan membentuk karakter petugas yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berdisiplin dan siap mental. Pelatihan mengusung empat sasaran utama: kekuatan fisik, ketangguhan mental, kompetensi teknis, serta soliditas dan kekompakan tim. Inspektur Jenderal Kemenhaj, Mayjen TNI (Purn) Dendi Suryadi, menekankan bahwa haji adalah ibadah fisik sehingga petugas harus memiliki kondisi fisik yang lebih prima. Mental pelayanan juga menjadi penekanan agar petugas siap menjadi pelayan jemaah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kemenhaj melakukan terobosan dengan menggandeng 179 personel pelatih dari Markas Besar TNI dan Polri. Pada pekan pertama, peserta digembleng dengan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) untuk melatih kedisiplinan dan ketaatan terhadap instruksi. Pekan berikutnya fokus pada pelatihan teknis sesuai tugas masing-masing, seperti layanan bandara, akomodasi, kesehatan, dan sistem informasi, lengkap dengan simulasi operasional haji di Arab Saudi. Selain aspek teknis, integritas menjadi fondasi yang ditekankan. Direktur Bina Petugas Haji Reguler, Chandra Sulistio Reksoprodjo, menyampaikan lima prinsip dasar, termasuk profesionalisme, integritas dengan larangan menerima imbalan dari jemaah, responsif, berorientasi pelayanan, serta patuh pada regulasi dan SOP. Chandra menegaskan bahwa petugas haji adalah representasi negara yang harus memberikan layanan terbaik dan tidak boleh mempermalukan bangsa.

Pelatihan yang relatif panjang ini juga dimaksudkan untuk membangun ikatan dan kebersamaan antarpetugas sejak di tanah air. Kemenhaj memberikan kesempatan bagi petugas yang belum berhaji untuk menunaikan ibadah tersebut dengan ketentuan khusus, seperti tetap mengenakan seragam dinas saat wukuf di Arafah yang konsekuensinya dapat ditebus dengan dam. Dengan pola pembinaan baru ini, pemerintah berharap pelayanan haji 2026 dapat berjalan lebih profesional, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah Indonesia.