Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Terdaftar BPJS PBI JKN

10 Feb 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat lebih dari 54 juta warga miskin dan rentan di Indonesia yang belum tercakup sebagai penerima bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Temuan ini disampaikan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2).

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2025, penduduk pada kelompok desil 1 hingga desil 5 yang belum menerima PBI JKN mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Kelompok desil ini mencakup warga dari kategori sangat miskin hingga pas-pasan. Di sisi lain, terdapat lebih dari 15 juta jiwa dari kelompok desil 6 hingga 10 serta non-desil yang justru masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan masih terjadinya kesalahan inklusi (inclusion error) dan eksklusi (exclusion error) dalam penyaluran bantuan kesehatan.

Menteri Sosial mengakui bahwa verifikasi data di lapangan masih terbatas. Sepanjang tahun 2025, verifikasi baru menjangkau sekitar 12 juta kepala keluarga, sementara kebutuhan idealnya lebih dari 35 juta kepala keluarga. Untuk memperbaiki ketepatan sasaran, pemerintah telah melakukan pengalihan kepesertaan secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lonjakan penonaktifan peserta PBI JKN pada Februari 2026 yang mencapai sekitar 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total 96,8 juta penerima bantuan iuran.

Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap pembiayaan sektor kesehatan. Pada APBN 2026, alokasi anggaran kesehatan mencapai Rp247,3 triliun, yang meningkat sekitar 13,2 persen dari tahun sebelumnya. Langkah perbaikan data dan penyaluran bantuan terus dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi dan validasi agar perlindungan kesehatan lebih tepat sasaran.