Menkeu Purbaya Pastikan Pembayaran Rp16 T ke Board of Peace Aman

5 Feb 2026 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pembayaran iuran Indonesia untuk Board of Peace (BoP) sebesar 1 miliar dolar AS, atau sekitar Rp16 hingga Rp17 triliun, akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dinyatakan aman dari sisi stabilitas fiskal. Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Jakarta, Selasa (3/2), sebagai respons atas perbincangan publik mengenai kontribusi keuangan Indonesia dalam forum perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa nilai iuran tersebut masih berada dalam ruang fiskal yang dapat dikelola pemerintah. Ia menyatakan, "Kalau cuma Rp16 triliun aja enggak terlalu masalah," sambil menjelaskan bahwa pembayaran dapat bersumber dari anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu. Mekanisme penyaluran dana direncanakan akan dilakukan melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Jika anggaran di Kemenhan tidak mencukupi, pemerintah akan melakukan realokasi dari pos anggaran lain, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas fiskal. Anggaran Kemenhan untuk tahun 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun.

Pembayaran iuran ini terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace, yang diresmikan dengan penandatanganan piagam oleh Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Pemerintah menegaskan bahwa iuran senilai 1 miliar dolar AS bersifat sukarela dan dialokasikan khusus untuk dana rekonstruksi Gaza, bukan sebagai syarat keanggotaan wajib. Menurut penjelasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara yang tidak membayar akan menjadi anggota untuk periode tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia belum membayar iuran tersebut.

Terkait rencana pembayaran, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa pembahasan teknis mengenai skema iuran masih berlangsung dan belum final. Pemerintah masih menunggu dan mengumpulkan pandangan dari sejumlah negara sebelum mekanisme final ditetapkan. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan dukungan, dengan menegaskan bahwa iuran tersebut dibutuhkan untuk agenda pembangunan kembali Gaza yang hancur.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa meskipun Menkeu telah menyiapkan skenario pembiayaan, keputusan akhir dan detail teknis pembayaran masih menunggu proses diskusi lebih lanjut di tingkat internasional dan instruksi lebih lanjut dari Presiden.