Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun THR ASN dan TNI Cair Awal Ramadan

14 Feb 2026 - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri pada tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pencairan THR tersebut ditargetkan dilakukan pada awal Ramadan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh penerima.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026). Menurutnya, pencairan akan dilakukan di awal-awal puasa, meskipun tanggal pastinya belum ditentukan. "Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan," ujar Purbaya, sebagaimana dikutip dari Antara.

Anggaran THR Rp55 triliun ini termasuk dalam proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 yang mencapai Rp809 triliun. Alokasi tersebut mencakup pembayaran THR bagi ASN pusat dan daerah, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan. Besaran anggaran ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp49,9 triliun.

Pencairan THR bagi ASN, TNI, dan Polri biasanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Komponen THR umumnya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening penerima di instansi masing-masing.

Target pencairan pada awal Ramadan merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana tersebut guna mendukung peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Idul Fitri. Secara historis, THR bagi kelompok ini disalurkan antara 10 hingga 15 hari sebelum hari raya. Dengan asumsi Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh sekitar akhir Maret 2026, pencairan diperkirakan berlangsung pada rentang pertengahan Maret 2026, meskipun kepastian jadwal menunggu regulasi resmi.

Pemerintah terus mematangkan persiapan teknis pencairan agar proses berjalan lancar dan tepat waktu. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan bersama instansi terkait masih melakukan koordinasi untuk finalisasi mekanisme penyaluran.