Utang Pemerintah Capai Rp9.637 Triliun

13 Feb 2026 - Posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025, atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data tersebut tercatat pada laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, yang dirilis pada Jumat (13/2/2026).

Angka tersebut meningkat Rp229,26 triliun dibandingkan posisi per 30 September 2025 yang sebesar Rp9.408,64 triliun. Kenaikan ini terjadi seiring realisasi pembiayaan defisit APBN sepanjang tahun 2025 yang mencatat defisit 2,92 persen terhadap PDB.

Komposisi utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Sisanya berupa pinjaman sebesar Rp1.250,67 triliun atau 12,98 persen. Instrumen SBN mayoritas diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran negara, termasuk belanja pemerintah pusat dan program-program prioritas.

Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur guna mencapai portofolio utang yang optimal serta mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Rasio utang terhadap PDB sebesar 40,46 persen masih berada di bawah batas aman 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa tingginya rasio utang tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi yang terjadi pada 2025. Meski demikian, posisi utang tetap terkendali dan berada dalam koridor yang ditetapkan.

Data PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada 2025 mencapai Rp23.821,1 triliun berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan basis tersebut, perhitungan rasio utang sesuai dengan posisi yang dilaporkan DJPPR.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan terus memantau perkembangan utang pemerintah melalui laporan berkala. Pemerintah juga menargetkan pembiayaan utang baru pada 2026 mencapai Rp832,2 triliun untuk menutup defisit APBN yang diproyeksikan. Posisi utang per akhir 2025 menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun berjalan.