Menko Perekonomian Minta Danantara Respons Penurunan Outlook Moody's

9 Feb 2026 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk memberikan respons dan penjelasan kepada lembaga pemeringkat internasional Moody's menyusul keputusan Moody's menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Permintaan ini disampaikan usai Moody's juga mengubah outlook lima bank besar nasional menjadi negatif, sebagai dampak dari perubahan outlook di tingkat negara (sovereign).

Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, yang tetap menunjukkan status layak investasi (investment grade), namun merevisi outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Lembaga pemeringkat itu menyatakan keputusan tersebut didorong oleh meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan, yang tercermin dari menurunnya prediktabilitas, koherensi, dan efektivitas komunikasi dalam proses perumusan kebijakan selama setahun terakhir. Moody's juga secara khusus menyoroti pembentukan Danantara, yang dinilai berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi serta memunculkan pertanyaan terkait prioritas investasi dan kerangka tata kelola.

Merespons hal ini, Airlangga menyatakan bahwa kekhawatiran Moody's perlu dijawab secara memadai. Ia menekankan bahwa penjelasan mengenai Danantara penting diberikan karena lembaga pemeringkat dinilai belum sepenuhnya memahami model dan peran badan investasi tersebut dalam mereformasi badan usaha milik negara (BUMN). Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyikapi perubahan outlook dengan lebih santai, menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia solid, sedang berbalik arah, dan tidak ada masalah dengan kemampuan membayar utang.

Perkembangan terbaru menunjukkan dampak keputusan Moody's telah meluas ke sektor perbankan. Sejalan dengan perubahan outlook sovereign, Moody's mengubah outlook lima bank besar—Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan BTN—menjadi negatif. Airlangga pun telah meminta masing-masing bank tersebut untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan langsung kepada Moody's mengenai kekhawatiran yang mendasari penilaian tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan menyatakan akan konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan prinsip kehati-hatian.