Outlook Kredit Indonesia Diturunkan Moody's ke Negatif

6 Feb 2026 - Lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service menurunkan outlook atau proyeksi peringkat kredit pemerintah Indonesia dari 'stabil' menjadi 'negatif'. Perubahan status ini diumumkan pada Kamis, 5 Februari 2026. Meski demikian, Moody's tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level Baa2, yang masih berada dalam kategori layak investasi atau investment grade.

Keputusan Moody's didasari oleh kekhawatiran terhadap menurunnya prediktabilitas dan konsistensi kebijakan, yang berpotensi memengaruhi kredibilitas serta efektivitas kebijakan makroekonomi Indonesia. Lembaga tersebut juga menyoroti tekanan fiskal dari perluasan program-program sosial, seperti program Makanan Bergizi Gratis, dan ketidakpastian terkait tata kelola serta skema pendanaan dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) Danantara. Moody's menilai tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan yang telah lama dibangun dan mendukung stabilitas perekonomian.

Pemerintah dan otoritas moneter Indonesia merespons dengan menyatakan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap solid. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ekonomi Indonesia stabil dan akan tumbuh lebih cepat, seraya menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah ambang batas 3%. Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan penyesuaian outlook tersebut tidak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang tercermin dari konsumsi dan investasi yang terjaga, serta stabilitas sistem keuangan yang dinilai sangat baik.

Dampak langsung dari pengumuman Moody's terlihat pada pasar keuangan domestik. Pada perdagangan Jumat (6/2), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun lebih dari 2%, dan nilai tukar Rupiah melemah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa outlook negatif ini antara lain dipicu oleh perlunya penjelasan lebih lanjut kepada pasar mengenai peran dan mekanisme pembiayaan melalui Danantara. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dengan batasan defisit dan rasio utang.