Aktivis Nilai RI Gabung Board of Peace Bertentangan dengan Posisi di PBB

5 Feb 2026 - Sejumlah aktivis dan pengamat politik menyoroti adanya potensi ketidakselarasan antara keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan posisi strategis negara ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kritik utama menyasar pada status BoP yang bukan merupakan mekanisme resmi di bawah PBB, menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip diplomasi multilateral Indonesia.

Pernyataan aktivis ini muncul dalam konteks pencapaian diplomasi Indonesia yang baru-baru ini mencatat prestisi dengan terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Jabatan strategis ini diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro dan mencakup tanggung jawab memimpin sidang serta mengawasi mekanisme penilaian HAM negara-negara anggota. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pencapaian ini sebagai rekor pertama Indonesia memimpin lembaga multilateral dunia. Di sisi lain, pemerintah telah menyatakan bergabung dengan BoP pada Januari 2026 sebagai wujud langkah konkret untuk mendukung perdamaian Palestina.

Kelompok aktivis mengemukakan bahwa meskipun niat baik untuk terlibat dalam penyelesaian konflik Gaza dapat dipahami, keikutsertaan dalam forum di luar PBB perlu diwaspadai. Mereka menilai terdapat risiko pergeseran dari prinsip multilateralisme yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia. Kekhawatiran juga diarahkan pada kemungkinan terabaikannya akar persoalan konflik, seperti isu pendudukan dan pelanggaran hukum internasional, jika fokus hanya pada aspek rekonstruksi pascakonflik. Para aktivis menegaskan bahwa perdamaian sejati harus mencakup penegakan keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Palestina, bukan sekadar penghentian konflik bersenjata.

Dalam menanggapi berbagai sorotan tersebut, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa partisipasi dalam BoP adalah langkah strategis dan konstruktif untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga prinsip imparsialitas dan objektivitas, selaras dengan tema "A Presidency for All" yang diusung dalam kepemimpinan di Dewan HAM PBB. Sejauh ini, pemerintah belum menyampaikan penjelasan resmi lebih lanjut yang secara khusus menjawab titik-titik kritik tentang potensi ketidakselarasan antara kedua forum tersebut.