Keanggotaan Indonesia di Board of Peace Bersifat Tidak Tetap

5 Feb 2026 - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan negara dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersifat tidak tetap dan dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu. Pernyataan tersebut disampaikan secara serentak oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam beberapa keterangan pers pada Kamis (5/2/2026).

Seskab Teddy menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, keanggotaan dalam forum tersebut bersifat sukarela dalam hal kontribusi keuangan. Negara anggota dapat memilih untuk membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS yang akan dialokasikan untuk dana rekonstruksi Gaza. Pembayaran tersebut akan mengubah status keanggotaan menjadi tetap, sementara yang tidak membayar akan menjadi anggota untuk periode tiga tahun. “Saat ini, Indonesia belum membayar,” tegas Teddy.

Indonesia secara resmi bergabung dengan BoP setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pendiriannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Negara ini bergabung bersama tujuh negara besar berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, keputusan untuk bergabung diambil setelah serangkaian konsultasi dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang fokus pada isu Palestina.

Pemerintah menyatakan partisipasi dalam BoP sebagai langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya perdamaian di Palestina, bukan sekadar menghadiri forum diskusi. Namun, Menteri Luar Negeri Sugiono telah menyampaikan bahwa Indonesia akan menarik diri dari BoP jika tujuan utama forum ini, termasuk kemerdekaan Palestina, tidak tercapai. Sikap kehati-hatian ini juga diamini oleh mantan diplomat seperti Dino Patti Djalal, yang menilai keikutsertaan Indonesia saat ini sebagai satu-satunya opsi realistis yang tersedia di tengah kompleksitas konflik.

Terlepas dari status keanggotaan yang tidak tetap, pemerintah menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam proses perdamaian. Pembahasan teknis masih berlangsung, termasuk mengenai mekanisme komite nasional di Gaza yang akan diisi oleh teknokrat Palestina sebagai badan pelaksana program BoP. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pembiayaan keanggotaan, jika nanti diputuskan, berpotensi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Presiden.