Kemenhut Pertanyakan Sumber Data Klaim Anies Baswedan soal Deforestasi

21 Jan 2026 - Kementerian Kehutanan mempertanyakan sumber data dan definisi di balik pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa 97 persen deforestasi di Indonesia bersifat legal. Pernyataan resmi ini disampaikan sebagai respons atas pidato Anies dalam suatu rapat kerja organisasi kemasyarakatan beberapa hari sebelumnya.

Dalam pernyataannya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan pihaknya belum menemukan informasi mengenai definisi deforestasi yang dimaksud Anies maupun metode penentuan angka persentase yang diklaim. Ristianto menegaskan bahwa kementerian terbuka untuk menerima informasi lebih lanjut mengenai dasar klaim tersebut. Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan juga telah menyatakan bahwa data definitif terkait deforestasi berada di kementerian sektoral, dalam hal ini Kemenhut.

Klaim yang diperdebatkan ini pertama kali disampaikan Anies Baswedan saat memberikan sambutan dalam acara Rakernas I Ormas Gerakan Rakyat di Jakarta pada Sabtu, 17 Januari 2026. Dalam pidatonya, Anies menyatakan bahwa data menunjukkan sebagian besar kehilangan hutan terjadi dengan izin resmi, sehingga menurutnya masalah utamanya terletak pada aturan hukum yang berlaku, bukan semata pada pembalakan liar. Ia juga menyebutkan bahwa 59 persen wilayah hutan hilang akibat konsesi untuk perkebunan, tambang, dan perusahaan kayu.

Dalam perkembangan terbaru, Kemenhut juga menyoroti kompleksitas faktor penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, yang dikaitkan publik dengan isu deforestasi. Ristianto menjelaskan bahwa bencana tersebut disebabkan oleh banyak faktor, termasuk curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, karakter topografi, kondisi daerah aliran sungai, dan perubahan tutupan lahan. Kemenhut menegaskan bahwa peristiwa banjir tidak dapat disederhanakan sebagai akibat dari satu faktor tunggal.