Seskab: Indonesia Belum Bayar Iuran untuk Board of Peace Trump

5 Feb 2026 - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Indonesia hingga saat ini belum membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota tetap Board of Peace (BoP), lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menjelaskan bahwa pembayaran tersebut bersifat sukarela dan tidak memengaruhi status keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian untuk Gaza itu.

Seskab Teddy menyatakan, iuran sebesar itu dimaksudkan sebagai dana untuk rekonstruksi Gaza. Menurut ketentuan yang ada, negara yang membayar akan mendapatkan status sebagai anggota tetap, sementara yang tidak membayar akan menjadi anggota untuk periode tiga tahun. Ia menekankan bahwa keanggotaan Indonesia bersifat tidak tetap dan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu.

Forum ini diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump dengan tujuan mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Indonesia secara resmi bergabung dengan BoP setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagamnya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Negara ini bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

Namun, muncul pernyataan berbeda dari Menteri Luar Negeri Sugiono sehari sebelumnya, Rabu (4/2/2026). Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk membayar iuran keanggotaan tersebut. Menurutnya, pembayaran yang dimandatkan oleh Piagam BoP untuk dilakukan pada tahun pertama keanggotaan itu dapat dilakukan secara diangsur. Sebelumnya, Jubir Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela juga menyebutkan bahwa kontribusi anggaran bersifat sukarela dan keanggotaan tetap bisa diperoleh tanpa membayar.

Pemerintah mengklaim partisipasi dalam BoP sebagai langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya perdamaian Palestina dan mengurangi peperangan di wilayah tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Seskab Teddy juga menyoroti sejumlah capaian kebijakan luar negeri, termasuk bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen dengan 27 negara Uni Eropa.

Terlepas dari keputusan pembayaran, Kementerian Luar Negeri telah menyatakan bahwa opsi untuk menarik diri dari BoP tetap terbuka jika forum ini dinilai tidak sejalan dengan visi misi perdamaian Indonesia.